Timor Leste Usut Pembelian Senjata dari Indonesia 

         Parlemen Nasional Timor Leste mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan proses investigasi atas pembelian 77 pucuk senjata api laras panjang tipe MP1-V2 dari Indonesia.  Sudah setahun berlalu investigasi dilakukan oleh komisi independen, namun  belum ada hasilnya.   

»Sekretaris Negara urusan Keamanan Fransisco Guterres segera tuntaskan investigasi. Proses pembelian senjata api tidak melalui prosedur. Harganya juga masih simpang siur,” kata Cesar Valente, anggota Komisi urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional di Parlemen Nasional Timor Leste, Selasa, 30 Juli 2013.

Parlemen , kata Cesar, tidak mengetahui proses pembelian senjata yang dilakukan oleh Komandan Polisi Nasional Timor Leste Longuinhos Monteiro. Ketidakjelasan proses pembelian senjata api itu diduga dipicu oleh buntunya komunikasi dan koordinasi antara Fransisco Guterres dengan Longuinhos Monteiro. »Kemungkinan ada konflik diantara keduanya,” ujarnya.

Cesar menduga senjata api itu  sudah  di tangan anggota polisi khusus di perbatasan Timor Leste-Indonesia.

Fransisco Guterres menjelaskan parlemen sebenarnya sudah mengesahkan anggaran untuk pembelian senjata dari Indonesia. Namun proses pembeliannya tanpa sepengetahuan dan seizin Dewan Menteri yang saat itu dipimpin Xanana Gusmao. Tiba-tiba senjata itu sudah masuk ke Timor Leste melalui bea cukai pelabuhan Dili.

Untuk mengungkap ketidakbecusan pembelian senjata dari PT Pindad Indonesia itu, Fransisco Guterres membentuk komisi independen pada tahun 2012. »Proses investigasi masih berlangsung, » kata Fransisco Guterres  di Dili, Selasa,  30 Juli 2013.  Ia pun memastikan seluruh senjata itu masih ditahan menunggu investigasi rampung.

Direktur  Lembaga Swadaya Masyarakat urusan Keamanan Timor-Leste (Fundasaun Mahein) Nelson Belo  mencurigai pengiriman senjata lewat Bea Cukai di pelabuhan Dili tanpa melalui pemeriksaan isi kontainer, sehingga lolos masuk ke Timor Leste. Untuk itu, Nelson mendesak penuntasan segera investigasi karena akan berdampak negatif terhadap keamanan nasional.